Transformasi Hukum Indonesia Mencapai Titik Kritis di 2026

Reformasi Hukum Komprehensif

Indonesia berada di ambang transformasi hukum signifikan, dengan tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum negara. Menurut Harris Arthur Hedar, pakar hukum dari Universitas Negeri Makassar, tahun ini mewakili momen 'Big Bang' dalam sejarah hukum bangsa. Transformasi ini melibatkan perubahan serentak pada struktur, substansi, dan kultur hukum, menandakan perombakan komprehensif kerangka hukum yang ada.

Perubahan Legislasi Utama

Perkembangan paling signifikan mencakup implementasi penuh dua undang-undang utama:

1. Undang-Undang No. 1/2023 tentang KUHP Nasional
2. Undang-Undang No. 20/2025 tentang KUHAP

Kedua undang-undang ini akan berlaku penuh pada 2 Januari 2026, menandai pergeseran dari sistem hukum warisan kolonial Belanda. Kerangka hukum baru ini mengubah sistem peradilan pidana dari pendekatan retributif menjadi model keadilan restoratif.

Signifikansi Transformasi Hukum

Transformasi ini digambarkan sebagai upaya dekolonisasi, menjauhkan diri dari warisan Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda. Perubahan ini bukan sekadar kosmetik, tapi mewakili restrukturisasi fundamental fondasi hukum Indonesia. Implementasi undang-undang baru ini akan menjadi ujian kesiapan hukum Indonesia setelah bertahun-tahun pengembangan regulasi.