Executive Summary

Key insights and market outlook

Berbagai provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan upah minimum 2026, dengan Jakarta memimpin di Rp 5.729.876, atau kenaikan 6,17% dari 2025 ⁴

. Provinsi lain seperti Jawa Barat dan Yogyakarta juga menerapkan kenaikan sebesar 5,7% dan 6,78% ¹². Penyesuaian ini mengikuti formula regulasi gaji baru pemerintah: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alpha) ³.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Provinsi di Indonesia Umumkan Kenaikan Upah Minimum 2026

Penyesuaian Provinsi yang Komprehensif

Dua puluh empat provinsi di Indonesia telah resmi mengumumkan penyesuaian upah minimum 2026, dengan variasi signifikan di berbagai wilayah ³

. Jakarta, sebagai pusat ekonomi, menetapkan upah minimum tertinggi di Rp 5.729.876, yang merupakan kenaikan 6,17% atau Rp 333.115 dari tahun sebelumnya ⁴.

Variasi Regional dalam Penyesuaian Upah

Provinsi lain juga menerapkan kenaikan signifikan:

Jawa Barat: Rp 2.317.601 (kenaikan 5,7%) ¹
Source 1
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8276150/ump-jawa-barat-2026-naik-jadi-rp-2-317-601
Yogyakarta: Rp 2.417.495 (kenaikan 6,78%) ²
Source 2
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8275880/ump-yogyakarta-2026-naik-rp-153-ribu-jadi-rp-2-41-juta

Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan formula regulasi upah baru pemerintah: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alpha), di mana Alpha berkisar antara 0,5 dan 0,9 ³

.

Implementasi Detail di Jakarta

Di Jakarta, Gubernur Pramono Anung mengungkapkan bahwa provinsi menggunakan nilai Alpha 0,75 untuk perhitungan, yang lebih tinggi dari proposal awal pengusaha sebesar 0,55 namun lebih rendah dari tuntutan serikat pekerja di atas 0,9 ⁵

. Upah minimum baru akan Upah minimum akan efektif mulai 1 Januari 2026 ⁶.

Penegakan dan Kepatuhan

Gubernur Pramono memperingatkan bahwa perusahaan yang gagal mematuhi upah minimum baru akan menghadapi sanksi tegas ⁶

. Langkah penegakan ini bertujuan memastikan semua bisnis di Jakarta mematuhi regulasi baru.

Konteks dan Implikasi Nasional

Penyesuaian upah minimum di berbagai provinsi mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan pekerja. Formula yang digunakan memungkinkan fleksibilitas regional sambil mempertahankan pendekatan terstandar.