OJK Cabut Izin 7 Bank Perkreditan Rakyat pada 2025

Kesulitan Keuangan Jadi Penyebab Pencabutan Izin

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha tujuh bank perkreditan rakyat di Indonesia selama tahun 2025. Semua lembaga yang terdampak termasuk dalam kategori Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Keputusan ini diambil setelah bank-bank tersebut gagal memperbaiki kondisi keuangan mereka meskipun telah diawasi dan dibimbing oleh regulator.

Tindakan Regulasi dan Perlindungan Nasabah

Pencabutan izin dilakukan sebagai langkah terakhir ketika bank-bank tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan permodalan, tata kelola, dan likuiditas. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan mengawasi proses penyelesaian dan melindungi simpanan nasabah sesuai regulasi yang berlaku. Nasabah diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti proses klaim resmi yang diumumkan oleh LPS.

Pengawasan Regulasi yang Lebih Ketat

Sepanjang tahun 2025, OJK telah meningkatkan pengawasan ketat terhadap bank perkreditan rakyat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya di daerah, serta melindungi kepentingan nasabah. Regulator terus memantau sektor ini dengan saksama untuk mencegah masalah serupa di masa depan.