Apkasi Desak Pemerintah Pusat Terbitkan Peraturan Pelaksana UU Desa

Tantangan Harmonisasi Peraturan Daerah

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) secara tegas mendesak pemerintah pusat untuk menerbitkan peraturan pelaksana Undang-Undang Desa yang baru (UU No. 3/2024). Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, perwakilan Apkasi menekankan bahwa kurangnya dukungan regulasi dari pemerintah pusat saat ini menjadi hambatan utama harmonisasi Peraturan Daerah tentang tata kelola pemerintahan desa.

Status Implementasi Saat Ini

Wakil Sekretaris Jenderal Apkasi, Riza Herdavid, menyoroti bahwa meskipun sebagian besar kabupaten telah memulai revisi peraturan daerah untuk diselaraskan dengan UU Desa yang baru, proses ini terhenti di tengah jalan. UU Desa yang baru, yang disahkan untuk meningkatkan tata kelola dan pembangunan desa, membutuhkan peraturan pelaksana yang komprehensif untuk dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.

Pemangku Kepentingan dan Rekomendasi

Rapat Dengar Pendapat Umum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pakar pemerintahan desa, perwakilan Apkasi, dan pimpinan asosiasi desa. Diskusi mereka berfokus pada kebutuhan mendesak akan peraturan pelaksana yang jelas untuk memfasilitasi harmonisasi peraturan daerah dan memastikan implementasi efektif UU Desa yang baru.