Menteri ESDM Klarifikasi Kontroversi Izin Tambang Raja Ampat

Kontrak Pertambangan yang Telah Lama Berjalan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan terkait kontroversi izin tambang di Raja Ampat, Papua Barat. Dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI pada 11 November 2025, Bahlil menjelaskan bahwa izin tambang yang menjadi sorotan bukanlah diterbitkan pada masa jabatannya sebagai menteri. Ia menekankan bahwa salah satu izin tersebut dipegang oleh PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang dimiliki negara, melalui Kontrak Karya yang diteken pada 1970-an.

Latar Belakang Historis Operasi Pertambangan

Bahlil menekankan bahwa operasi pertambangan di Raja Ampat sudah ada sebelum ia lahir, dengan Kontrak Karya untuk PT Gag Nikel dimulai sejak 1970-an. Ia menyatakan, "Ibu saya sama ayah saya belum ketemu, Pak. Barang ini sudah ada. Saya belum ada di muka bumi. Tapi dikaitkan seolah-olah itu saya yang urus," menanggapi tuduhan bahwa dia yang bertanggung jawab atas penerbitan izin tersebut.

Izin Pertambangan yang Ada

Menteri ESDM mengungkapkan bahwa terdapat lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat. Salah satunya dikelola oleh PT Gag Nikel, anak perusahaan Antam. Klarifikasi Bahlil muncul di tengah pengawasan ketat terhadap pemberian izin tambang di wilayah yang sensitif secara ekologi seperti Raja Ampat, yang terkenal dengan keanekaragaman hayati dan keindahan alamnya.

Implikasi dan Reaksi

Pernyataan Bahlil ini bertujuan menanggapi kekhawatiran publik terkait dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan di kawasan yang dilindungi. Dengan mengklarifikasi konteks historis dari izin-izin tersebut, menteri berusaha melepaskan diri dari keputusan yang diambil puluhan tahun lalu. Isu ini tetap sensitif, dengan aktivis lingkungan terus mengawasi aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.