Bank Mandiri Berhasil Terbitkan Obligasi Keberlanjutan Rp5 Triliun

Alokasi Strategis untuk Inisiatif Hijau dan Sosial

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) telah berhasil menerbitkan obligasi keberlanjutan senilai Rp5 triliun pada tahap pertama tahun 2025. Dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk proyek yang masuk dalam kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) dan kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS). Penerbitan ini merupakan bagian dari strategi Mandiri untuk memperluas kapabilitas pembiayaan berkelanjutan sambil menyelaraskan dengan tujuan keberlanjutan nasional.

Detail Alokasi

Dana obligasi akan didistribusikan sebagai berikut:

• 60% untuk proyek hijau: Berfokus pada energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan produk yang mengurangi konsumsi sumber daya dan polusi
• 40% untuk proyek sosial: Menargetkan akses layanan esensial, program penciptaan lapangan kerja, dan inisiatif pembiayaan UMKM

Struktur Obligasi

Obligasi keberlanjutan diterbitkan dalam tiga seri dengan tenor 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun. Obligasi ini memiliki tingkat kupon tetap yang dibayarkan setiap tiga bulan melalui KSEI. Tingkat bunga akhir untuk masing-masing seri akan ditentukan kemudian.

Respon Pasar dan Peringkat

Penerbitan obligasi ini memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo, mencerminkan profil risiko dan kualitas aset Mandiri yang kuat. Bank telah mengamati meningkatnya minat investor terhadap instrumen keuangan berkelanjutan, terutama karena kebutuhan pembiayaan hijau dan sosial terus meningkat di berbagai sektor.

Timeline Penerbitan

Tanggal-tanggal penting dalam penerbitan obligasi meliputi:

• Masa penawaran awal: 28 November - 4 Desember 2025
• Masa penawaran umum: 15-16 Desember 2025
• Tanggal penjatahan: 17 Desember 2025
• Tanggal distribusi: 19 Desember 2025
• Tanggal pencatatan di BEI: 22 Desember 2025

Implikasi Strategis

Penerbitan obligasi keberlanjutan ini sejalan dengan komitmen Mandiri dalam mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Bank bertujuan untuk mengoptimalkan penyerapan dana dalam satu tahun sesuai regulasi POJK 18/2023, sehingga memperkuat ekonomi kerakyatan dan ketahanan sektor keuangan.