Fenomena Dua Acuan: BI-Rate dan Yield SBN

Mempertahankan Suku Bunga di Tengah Volatilitas Valuta Asing

Bank Indonesia (BI) telah memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 4,75% hingga akhir 2025, meskipun menghadapi tekanan ekonomi yang meningkat. Keputusan ini diambil ketika Rupiah menghadapi tekanan depresiasi signifikan terhadap Dolar AS, dengan nilai tukar mendekati level psikologis Rp17.000. Nilai tukar Rupiah tercatat Rp16.865,91 pada 31 Desember 2025, dan sedikit menguat ke Rp16.803,6 pada 2 Januari 2026.

Tantangan Transmisi Suku Bunga

Pemeliharaan BI-Rate di level relatif tinggi ini kontras dengan depresiasi Rupiah yang terus berlanjut. Selain itu, perbankan tampaknya kurang responsif terhadap penyesuaian kebijakan moneter BI. Penurunan BI-Rate sebesar 125 basis poin tidak diikuti penurunan yang sebanding pada suku bunga deposito dan pinjaman. Suku bunga deposito 1 bulan hanya turun 56 basis poin, dari 4,81% menjadi 4,25% antara awal 2025 dan Oktober 2025. Suku bunga pinjaman menurun lebih lambat lagi, hanya turun 20 basis poin dari 9,20% menjadi 9% pada periode yang sama.

Yield SBN: Acuan Alternatif

Transmisi kebijakan moneter yang lambat ke suku bunga perbankan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas BI-Rate sebagai acuan utama. Yield Surat Berharga Negara (SBN) muncul sebagai titik referensi alternatif yang signifikan. Dengan yield SBN di level 6,9% dibandingkan suku bunga deposito di 4,25%, perbankan cenderung terpengaruh oleh alternatif imbal hasil yang lebih tinggi ini dalam menentukan suku bunga deposito dan pinjaman. Fenomena ini menunjukkan bahwa yield SBN telah menjadi 'kembaran' BI-Rate dalam proses pengambilan keputusan sektor perbankan.

Implikasi bagi Pertumbuhan Kredit

Kurangnya transmisi efektif kebijakan moneter ke suku bunga pinjaman berkontribusi pada pertumbuhan kredit yang lamban. Hingga November 2025, pertumbuhan kredit tercatat 7,74% YoY, di bawah target pemerintah dan BI sebesar 8-11%. Berbagai sektor, termasuk perdagangan, industri, dan pertambangan, berkontribusi pada perlambatan ini. Pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit konsumsi juga melambat, masing-masing menjadi 3,37% YoY dan 7,42% YoY.

Mengatasi Dilema Likuiditas dan Pertumbuhan Kredit

Walaupun pertumbuhan kredit melambat, sistem perbankan ditandai dengan likuiditas yang sangat tinggi, mencapai Rp866 triliun. Likuiditas ini mencakup Rp200 triliun dana pemerintah, Rp274 triliun pembelian SBN oleh BI, dan Rp392 triliun insentif likuiditas BI. Untuk mendorong pertumbuhan kredit, BI telah memperkenalkan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), yang memungkinkan bank mengurangi Giro Wajib Minimum hingga 5% berdasarkan kinerja penyaluran kredit mereka. Kebijakan ini bertujuan mendorong bank menurunkan suku bunga pinjaman ke level sekitar 7%.

Kesimpulan

Lanskap keuangan Indonesia saat ini menyajikan skenario kompleks di mana BI-Rate dan yield SBN beroperasi sebagai dua acuan yang berdampingan. Efektivitas kebijakan moneter menghadapi tantangan dari respons sektor perbankan terhadap kedua suku bunga ini. Untuk mencapai stimulasi ekonomi yang diinginkan, terutama dalam pertumbuhan kredit, diperlukan upaya terkoordinasi antara BI dan pemerintah. Upaya ini harus fokus pada insentif perbankan sisi penawaran dan stimulus sektor riil sisi permintaan.