Bank Indonesia Perkuat Kebijakan Makroprudensial dengan Insentif Likuiditas Baru

Peningkatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)

Bank Indonesia (BI) meluncurkan kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) baru yang efektif mulai 1 Desember 2025. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan kredit di sektor prioritas sambil menjaga stabilitas sistem keuangan. KLM menawarkan bank insentif hingga 5,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui dua jalur utama: lending channel dan interest rate channel.

Insentif Lending Channel

Lending channel memberikan insentif berdasarkan komitmen bank dalam menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti pertanian, industri, konstruksi, dan UMKM. Insentif maksimum mencapai 5% dari DPK. Besaran insentif ditentukan oleh komitmen dan realisasi penyaluran kredit dibandingkan periode sebelumnya.

Insentif Interest Rate Channel

Interest rate channel menawarkan insentif tambahan hingga 0,5% dari DPK jika bank menurunkan suku bunga kredit baru secara cepat dan proporsional mengikuti perubahan suku bunga BI. Hal ini memastikan transmisi pelonggaran moneter efektif ke perekonomian riil.

Latar Belakang Kebijakan

Kebijakan KLM baru ini menjawab beberapa tantangan:

1. Pertumbuhan kredit yang melambat - pertumbuhan kredit hanya 7,7% YoY pada September 2025
2. Transmisi kebijakan moneter yang lemah ke suku bunga kredit
3. Perlu dukungan pada sektor prioritas yang sejalan dengan target pembangunan pemerintah (Asta Cita)

Langkah Mitigasi Risiko

Kebijakan ini membawa potensi risiko seperti moral hazard dan konsentrasi kredit di sektor kurang produktif. Untuk mitigasi, BI perlu:

1. Pengawasan ketat terhadap realisasi kredit bank
2. Pelaporan transparan penggunaan KLM
3. Koordinasi dengan kebijakan fiskal terkait program kredit seperti FLPP dan KUR
4. Pedoman jelas kapan kebijakan perlu diperketat

Kesimpulan

Kebijakan KLM baru ini merupakan langkah signifikan BI untuk menyeimbangkan stimulasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Keberhasilan implementasinya bergantung pada pemantauan ketat, pelaporan transparan, dan koordinasi dengan kebijakan ekonomi lainnya.