Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Berikan Pandangan tentang Pemutihan Iuran

Catatan dan Rekomendasi Kunci

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan saat ini masih menunggu kebijakan resmi pemerintah terkait penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Ketua Abdul Kadir menekankan beberapa pertimbangan penting yang perlu diperhatikan pemerintah.

Potensi Moral Hazard

Pertama, dewan mengkhawatirkan potensi moral hazard yang mungkin timbul dari pemutihan iuran. Ada risiko peserta sengaja menunggak iuran karena mengharapkan penghapusan di masa mendatang. Dewan menekankan pentingnya memperkuat manajemen risiko untuk memitigasi potensi reaksi negatif dari peserta yang telah membayar iuran secara teratur.

Penargetan Penerima Manfaat yang Tepat

Kedua, dewan menyoroti perlunya penargetan yang akurat terhadap pemutihan iuran untuk memastikan bahwa yang mendapatkannya adalah mereka yang benar-benar membutuhkan. Koordinasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri sangat penting untuk mencegah orang yang tidak berhak menerima pemutihan.

Implikasi Keuangan

Ketiga, pemutihan iuran dapat mengakibatkan kehilangan pendapatan iuran yang signifikan bagi BPJS Kesehatan. Dewan menyarankan agar ada visi bersama di antara pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan lembaga terkait lainnya, mengenai implementasi pemutihan iuran.

Risiko Hukum dan Akuntabilitas

Keempat, dewan menunjukkan risiko hukum yang terkait dengan pemutihan iuran, terutama potensi perbedaan interpretasi tentang kerugian negara karena kurangnya regulasi yang jelas. Ada risiko bahwa pemutihan iuran dapat menjadi temuan BPK, yang berujung pada konsekuensi hukum di masa depan.

Langkah Selanjutnya

Untuk mengatasi masalah ini, Dewan Pengawas telah memberikan beberapa rekomendasi kepada manajemen BPJS Kesehatan. Rekomendasi tersebut termasuk melakukan sosialisasi masif tentang kebijakan pemutihan iuran, memastikan prioritas data peserta yang menunggak, dan mencapai koordinasi pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi. Dewan juga menyarankan agar peserta yang tidak mampu membayar dialihkan ke kategori PBI (Peserta Bukan Penerima Upah), dengan pemerintah menanggung premi mereka.