BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Tata Kelola Keuangan Melalui Diskusi Standar Akuntansi

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan diskusi panel nasional bertajuk 'Kesesuaian dan Tantangan Implementasi Standar Akuntansi dalam Konteks Jaminan Sosial' pada 13 November 2025 di Universitas Gadjah Mada. Acara ini mempertemukan para pemangku kepentingan utama termasuk akademisi, praktisi akuntansi, dan perwakilan regulator untuk membahas implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam konteks lembaga jaminan sosial.

Diskusi dan Wawasan Utama

Asep Rahmat Suwandha, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, menekankan bahwa praktik akuntansi di lembaga publik melampaui kepatuhan administratif, melainkan merupakan komitmen untuk mengelola dana publik secara bertanggung jawab. Ia menyatakan, 'Akuntansi bukan hanya tentang angka atau laporan tahunan, tetapi tentang kepercayaan. Setiap rupiah yang kami kelola mengandung amanah jutaan pekerja Indonesia yang harus kami pertanggungjawabkan dengan jujur dan terbuka.'

Singgih Wijayana, akademisi dari Universitas Gadjah Mada, menyoroti pentingnya sinergi antara penyusun standar, regulator, akademisi, dan lembaga jaminan sosial. Ia mencatat bahwa forum seperti ini sangat penting untuk menciptakan standar akuntansi yang berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan lokal dan praktik terbaik internasional.

Peluncuran Publikasi Baru

Acara ini juga dimeriahkan dengan peluncuran tiga buku baru karya Asep Rahmat Suwandha: 'Pelaporan Keuangan Jaminan Sosial,' 'Pengendalian Operasional,' dan 'Risiko Saat Ini.' Publikasi ini merupakan upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pemahaman tentang akuntansi jaminan sosial dan berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan di Indonesia.

Implikasi Masa Depan

Melalui inisiatif ini, BPJS Ketenagakerjaan berupaya memperkuat kolaborasi dengan regulator, akademisi, dan praktisi akuntansi untuk mengembangkan sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola dan kredibilitas organisasi dalam mengelola dana jaminan sosial.