BPK Temukan Kelemahan Kritis pada Sistem Informasi Pajak

Dampak Pendapatan Signifikan Teridentifikasi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengungkapkan kelemahan substansial pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, yang berpotensi mengakibatkan kehilangan pendapatan pajak sebesar Rp6,21 triliun. Temuan audit, yang dirinci dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I-2025, menunjukkan bahwa sistem saat ini tidak mampu mendeteksi perbedaan antara pembayaran pajak dan data pelaporan dari wajib pajak dan wajib pungut.

Rincian Potensi Kehilangan Pendapatan

Audit mengidentifikasi bahwa potensi kehilangan pendapatan meliputi Rp6,12 triliun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Rp85,13 miliar Pajak Penghasilan. Angka-angka ini mewakili potensi pendapatan signifikan yang bisa saja terkumpul jika sistem informasi pajak berfungsi efektif. Ketidakmampuan untuk merekonsiliasi perbedaan ini secara tepat waktu berdampak langsung pada upaya pengumpulan pendapatan pemerintah.

Implikasi bagi Administrasi Pajak

Temuan ini menyoroti kerentanan kritis dalam infrastruktur administrasi pajak Indonesia. Kurangnya sistem efektif untuk memverifikasi silang pembayaran pajak dan data pelaporan menciptakan risiko substansial terhadap pengumpulan pendapatan. Menangani kelemahan ini akan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memaksimalkan pendapatan pemerintah.

Langkah ke Depan

Temuan BPK menekankan perlunya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan dan memperkuat sistem informasinya. Implementasi mekanisme rekonsiliasi data yang kuat akan sangat penting untuk mencegah kebocoran pendapatan di masa depan dan memperkuat administrasi pajak secara keseluruhan.