BPK Soroti Masalah Regulasi Pajak Transaksi Saham

Regulasi Kadaluwarsa Meningkatkan Risiko Hukum dan Penerimaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyoroti masalah serius terkait regulasi pajak atas transaksi saham dan instrumen derivatif di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam Laporan Ikhitisar Hasil Pemeriksaan Semester I-2025, BPK menyatakan bahwa regulasi yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 41/1994 yang diubah dengan PP No. 14/1997, tidak sepenuhnya sesuai dengan praktik pasar saat ini di BEI.

Dampak Potensial terhadap Penerimaan Negara

Regulasi yang sudah ketinggalan zaman ini dapat menyebabkan pengurangan penerimaan pajak karena celah atau kesalahpahaman dalam kerangka hukum yang berlaku. Temuan BPK menunjukkan bahwa perbedaan antara regulasi dan praktik pasar saat ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum, yang berpotensi mempengaruhi kepercayaan investor dan stabilitas pasar.

Perlu Pembaruan Regulasi

Temuan BPK ini menekankan pentingnya memperbarui regulasi pajak untuk mencerminkan dinamika pasar modal saat ini. Dengan memodernisasi regulasi ini, pemerintah dapat memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik, mengurangi ambiguitas hukum, dan berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari transaksi pasar modal.