BTN Menargetkan Penyaluran KPR Rp2 Triliun untuk 2025

Fokus Strategis pada Program Perumahan yang Didukung Pemerintah

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menetapkan target ambisius untuk menyalurkan Kredit Program Perumahan (KPP) senilai Rp2 triliun hingga akhir 2025. Inisiatif ini merupakan bagian dari fokus strategis bank pada program perumahan yang didukung pemerintah, bersama dengan inisiatif lain seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Tantangan Implementasi dan Kemajuan

Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, mengakui tantangan dalam mencapai target mengingat program ini baru diumumkan pada akhir September 2025, sehingga waktu implementasinya terbatas. Meski demikian, bank ini bekerja intensif untuk mencapai target penawaran dan permintaan. Hingga November 2025, BTN tengah memproses aplikasi pinjaman secara agresif dan memperkirakan penyaluran akan melebihi Rp1 triliun pada akhir November, dengan pertumbuhan lebih lanjut diantisipasi pada Desember.

Potensi Pasar dan Demografi Sasaran

Program KPP secara khusus menyasar para wiraswasta dan pekerja sektor informal yang sebelumnya telah menerima KUR atau fasilitas pembiayaan lain namun belum memiliki rumah. Dengan besarnya populasi sektor informal di Indonesia, BTN melihat potensi besar untuk KPP. Nixon Napitupulu menekankan bahwa sektor informal jauh lebih besar daripada sektor formal, sehingga menciptakan permintaan signifikan untuk pinjaman perumahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari kepemilikan rumah hingga tempat usaha atau gudang.

Dinamika Penawaran dan Permintaan

BTN telah mendapatkan alokasi target penawaran sebesar Rp7,5 triliun, meskipun Direktur Utama BTN mengakui bahwa mencapai jumlah penuh mungkin sulit dalam waktu yang tersisa. Namun, bank ini yakin akan melampaui target penyaluran Rp2 triliun. Di sisi permintaan, BTN memiliki target Rp2 triliun dan berupaya untuk melebihi penyaluran Rp1 triliun pada akhir tahun. Keterlambatan sedikit dalam realisasi disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan dan pengolahan data setelah pengumuman program.