BTN Gelar RUPSLB 22 Desember 2025: Agenda Utama

Kepatuhan Regulasi Mendorong RUPSLB

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., yang lebih dikenal sebagai BTN (BBTN), akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Desember 2025. Rapat ini akan membahas dua agenda penting yang krusial untuk kepatuhan bank terhadap perubahan regulasi terbaru.

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Agenda pertama berfokus pada perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan ini diamanatkan oleh regulasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui surat dari Badan Pengatur BUMN tertanggal 28 Oktober 2025. Amandemen ini diperlukan untuk menyelaraskan tata kelola perusahaan BTN dengan Undang-Undang BUMN yang terbaru.

2. Pendelegasian Kewenangan Rencana Kerja dan Anggaran 2026

Agenda kedua melibatkan pendelegasian kewenangan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026. Menurut Undang-Undang Perseroan dan regulasi BUMN, BUMN seperti BTN wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk rencana kerja dan anggaran tahunan mereka. Pendelegasian kewenangan ini diusulkan untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan terkait persetujuan RKAP.

Konteks dan Implikasi

RUPSLB ini merupakan bagian dari pergerakan yang lebih luas di kalangan bank milik negara di Indonesia. Bank-bank BUMN lainnya, termasuk BNI (BBNI), BRI (BBRI), dan Mandiri (BMRI), juga dijadwalkan untuk mengadakan rapat serupa pada Desember 2025, menunjukkan respons terkoordinasi terhadap ketentuan regulasi baru di seluruh sektor perbankan milik negara.

Perubahan anggaran dasar BTN dan pendelegasian kewenangan untuk rencana kerja 2026 menunjukkan komitmen bank untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi yang terus berkembang sambil mengoptimalkan efisiensi operasionalnya. Perkembangan ini kemungkinan akan memiliki implikasi signifikan bagi tata kelola perusahaan dan perencanaan strategis BTN di tahun mendatang.