BTN Akan Gelar RUPSLB pada 7 Januari 2026

Agenda Utama

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) telah mengumumkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan dilaksanakan pada 7 Januari 2026. Rapat yang akan digelar secara daring dan luring di Menara BTN, Jakarta, ini akan membahas tiga agenda krusial.

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Agenda pertama adalah perubahan anggaran dasar perseroan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang BUMN No. 16/2025 yang baru saja disahkan. Penyesuaian ini wajib dilakukan setelah UU BUMN diterbitkan dan berdasarkan pedoman dari Kementerian BUMN. Selain itu, perubahan diperlukan akibat pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi PT Bank Syariah Nasional yang telah disetujui dalam RUPSLB sebelumnya pada 18 November 2025, serta sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Pendelegasian Kewenangan RKAP 2026

Agenda kedua adalah pendelegasian kewenangan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026. Berdasarkan UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas, RKAP BUMN harus disetujui oleh RUPS. Kementerian BUMN sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna mengusulkan agenda ini untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan terkait persetujuan RKAP.

3. Perubahan Susunan Pengurus

Agenda terakhir adalah perubahan susunan pengurus perseroan yang diusulkan oleh Kementerian BUMN melalui suratnya tertanggal 16 Desember 2025. Usulan ini akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPSLB. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komisaris memerlukan persetujuan dari RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Implikasi

Perubahan ini mencerminkan upaya BTN untuk menyesuaikan diri dengan regulasi baru dan mengoptimalkan struktur operasionalnya. Penataan ulang struktur direksi dan penyesuaian anggaran dasar menunjukkan komitmen bank terhadap kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik.