Cahaya Trans Dibekukan 1 Tahun Usai Kecelakaan Maut

Tindakan Regulasi oleh Kementerian Perhubungan

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah mengambil tindakan tegas terhadap PT Cahaya Wisata Transportasi (Cahaya Trans) dengan membekukan izin operasional perusahaan tersebut selama 12 bulan setelah terjadinya kecelakaan bus maut baru-baru ini. Langkah regulasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menegakkan peraturan transportasi.

Kondisi Pembekuan

Pembekuan ini, yang diformalkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 23/2026, mencakup beberapa kondisi yang harus dipenuhi oleh Cahaya Trans selama masa sanksi. Persyaratan ini meliputi:

1. Pembaruan Izin Usaha: Perusahaan harus memperbarui izin usaha dan memastikan semua dokumentasi terkini.
2. Pendaftaran Kendaraan: Cahaya Trans diwajibkan mendaftarkan semua kendaraan operasional dalam sistem Online Single Submission (OSS), sebuah langkah yang bertujuan meningkatkan pengawasan regulasi.
3. Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan: Dalam waktu tiga bulan setelah menerima izin usaha terbaru, perusahaan harus mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara Sistem Manajemen Keselamatan yang komprehensif untuk operasional transportasi publik mereka.

Kepatuhan dan Sanksi Potensial

Kementerian Perhubungan menekankan bahwa kegagalan untuk mematuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif lebih lanjut, termasuk potensi pencabutan izin operasional untuk layanan bus antarkota antarprovinsi dan operasi bus pariwisata. Kementerian menekankan bahwa Cahaya Trans tidak hanya harus memperbaiki pelanggaran yang menyebabkan suspensi tetapi juga memberikan update rutin tentang upaya kepatuhan mereka.

Implikasi Industri

Tindakan regulasi ini mengirimkan pesan kuat kepada industri transportasi tentang pentingnya menjaga standar keselamatan yang ketat dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Pembekuan izin Cahaya Trans menyoroti komitmen pemerintah untuk meningkatkan keselamatan jalan dan meminta pertanggungjawaban operator transportasi atas kualitas layanan dan kinerja keselamatan mereka.