Mahkamah Konstitusi Pertahankan Pajak atas Pesangon dan Pensiun

Latar Belakang Putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan judicial review terkait perpajakan atas uang pesangon dan pensiun ¹

. Putusan ini, yang diumumkan pada Kamis (13/11/2025), berkaitan dengan perkara Nomor 186/PUU-XXII/2024 tentang pengujian materiil Undang-Undang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan yang terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Analisis Pakar tentang Keadilan Pajak

Fajry Akbar, seorang pakar pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menyatakan bahwa kontroversi seputar pajak atas pembayaran pesangon dan pensiun perlu dikaji dari prinsip dasar keadilan pajak ¹

. Perspektif Akbar menekankan pentingnya kesetaraan dalam sistem perpajakan, menyarankan agar perpajakan atas pembayaran tersebut dievaluasi dampaknya bagi individu yang menerimanya.