Coupang Dihadapkan pada Reaksi Keras atas Rencana Kompensasi Kebocoran Data

Kontroversi seputar Metode Kompensasi

Raksasa e-commerce Korea Selatan, Coupang, telah mengumumkan rencana kompensasi senilai Rp 19,70 triliun untuk 33,7 juta pengguna yang terdampak kebocoran data besar-besaran. Perusahaan akan memberikan setiap pengguna terdampak voucher Coupang senilai 50.000 won, yang memicu kritik luas dari legislator, kelompok advokasi konsumen, dan publik.

Para kritikus berpendapat bahwa sistem voucher membatasi pilihan konsumen dengan membatasi penebusan voucher hanya pada platform dan layanan Coupang. Choi Min-hee, anggota Majelis Nasional dan ketua Komite Sains, TIK, Penyiaran, dan Komunikasi, mengkritik rencana tersebut, menyatakan bahwa voucher tersebut adalah untuk layanan yang "jarang digunakan." Dewan Konsumen Nasional Korea (Korea National Council of Consumer Organizations) mengulangi kekhawatiran ini, menyatakan bahwa rencana kompensasi meremehkan keseriusan kebocoran data sambil mempromosikan pengeluaran tambahan di platform Coupang.

Latar Belakang dan Pengawasan Parlemen

Insiden kebocoran data mendorong pendiri Coupang, Kim Bom, untuk meminta maaf secara publik dan berkomitmen untuk mempercepat proses kompensasi. Namun, Kim menolak menghadiri sidang parlemen yang dijadwalkan pada Selasa dan Rabu berikutnya dengan alasan memiliki komitmen lain. Sidang parlemen diharapkan akan memeriksa penanganan Coupang terhadap kebocoran data dan rencana kompensasi yang kontroversial.

Implikasi bagi Kepercayaan Konsumen

Kontroversi ini menyoroti kekhawatiran yang meningkat tentang privasi data dan akuntabilitas korporat di sektor e-commerce Korea Selatan yang berkembang pesat. Sebagai salah satu pemain e-commerce terbesar di negara ini, respons Coupang terhadap kebocoran data kemungkinan akan menjadi preseden bagi bagaimana insiden serupa ditangani di masa depan. Keputusan perusahaan untuk menawarkan voucher daripada kompensasi tunai telah menimbulkan pertanyaan tentang komitmennya terhadap kesejahteraan konsumen versus kepentingan bisnisnya.