DJP Percepat Aktivasi Coretax dengan Kerja Sama Perbankan

Meningkatkan Kepatuhan Pajak melalui Transformasi Digital

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan aktivasi sistem Coretax barunya dengan melibatkan lembaga perbankan BUMN besar. Dalam acara daring baru-baru ini, DJP mengundang anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk berpartisipasi dalam program sosialisasi yang berfokus pada aktivasi akun wajib pajak dan pembuatan sertifikat elektronik.

Komponen Utama Sistem Coretax

Sistem Coretax mewakili transformasi digital komprehensif dalam administrasi pajak Indonesia. Menurut Chandra Budi, Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan, Coretax akan mengintegrasikan semua layanan administrasi pajak, termasuk manajemen data pajak internal dan eksternal. Sistem baru ini dirancang untuk menyederhanakan kepatuhan pajak bagi wajib pajak dengan menyediakan platform terpadu untuk berbagai layanan terkait pajak.

Kolaborasi Strategis dengan Perbankan

Kerja sama dengan lembaga perbankan merupakan langkah strategis untuk memanfaatkan jaringan luas mereka dalam menjangkau wajib pajak. Anggota Himbara, yang meliputi Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, bersama dengan BSI, akan memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses registrasi dan aktivasi wajib pajak. Kerja sama ini sangat signifikan karena musim pelaporan pajak tahun 2025 semakin dekat, dengan implementasi Coretax yang dijadwalkan mulai 1 Januari 2026.

Timeline Implementasi

• 1 Januari 2026: Implementasi wajib Coretax untuk pelaporan pajak tahunan
• Fase saat ini: Edukasi aktif wajib pajak dan aktivasi sistem
• Area fokus: Registrasi akun, pembuatan kode otorisasi, dan penerbitan sertifikat elektronik

Inisiatif ini menunjukkan komitmen DJP untuk memodernisasi infrastruktur pajak Indonesia sambil meningkatkan pengalaman wajib pajak melalui digitalisasi.