DJP Bantah Tuduhan Taktik 'Ijon' Pajak

Respons Resmi DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan telah secara resmi menanggapi tuduhan melakukan taktik 'ijon' pajak untuk mengamankan target penerimaan pajak 2025. Dalam pernyataan kepada detikcom pada Selasa (16/12/2025), Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menekankan bahwa seluruh proses pengumpulan pajak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip profesionalisme.

Latar Belakang Kontroversi

Kontroversi muncul setelah Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual, membagikan informasi dari kalangan bisnis yang menyatakan bahwa DJP mempertimbangkan praktik 'ijon'. Praktik ini melibatkan permintaan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak tahun ini meskipun jatuh tempo di tahun berikutnya. Sumual menyebutkan bahwa pengusaha dihubungi terkait hal ini, menyoroti tantangan memenuhi target pajak dalam waktu singkat.

Langkah Strategis DJP untuk Penerimaan Pajak

DJP memastikan terus mengoptimalkan berbagai strategi untuk memaksimalkan pengumpulan penerimaan pajak hingga akhir tahun. Langkah-langkah ini termasuk memperkuat pengawasan pembayaran pajak bulanan (PPM) dan kepatuhan material (PKM), memperluas basis pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, serta mendorong penggunaan Coretax. Otoritas pajak tetap berkomitmen untuk mencapai target pendapatan melalui cara yang sah dan legal.

Implikasi dan Reaksi Pasar

Tuduhan dan penolakan yang menyertainya telah menarik perhatian pada tantangan yang dihadapi otoritas pajak dalam memenuhi target penerimaan, terutama ketika realisasi tertinggal dari ekspektasi. Komunitas pajak dan pelaku bisnis memantau situasi ini dengan cermat, karena perubahan signifikan dalam praktik pengumpulan pajak dapat memiliki implikasi luas bagi kepatuhan dan aktivitas ekonomi.