DJP Secara Proaktif Mendorong Bank BUMN Aktifasi Sistem Coretax

Latar Belakang dan Inisiatif

Dalam rangka persiapan pelaporan SPT Tahunan 2025 melalui sistem Coretax yang dimulai 1 Januari 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan telah mengambil langkah proaktif. DJP menyelenggarakan acara sosialisasi daring pada 12 Desember 2025, yang secara khusus menargetkan bank-bank BUMN besar melalui asosiasi Himbara.

Peserta Utama dan Tujuan

Acara sosialisasi ini diikuti oleh institusi perbankan BUMN utama: Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Fokus utama adalah mendorong institusi-institusi ini untuk menyelesaikan aktivasi akun wajib pajak mereka dan membuat kode otorisasi/sertifikat elektronik (KO/SE) melalui sistem Coretax.

Signifikansi Implementasi Coretax

Sistem Coretax mewakili upaya modernisasi signifikan oleh DJP untuk menyederhanakan proses pelaporan pajak. Dengan mengaktifkan sistem ini, bank-bank dan wajib pajak korporasi lainnya akan lebih siap untuk musim pelaporan pajak mendatang. Inisiatif ini menunjukkan komitmen DJP untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui infrastruktur digital.

Dampak terhadap Bank BUMN

Bagi bank-bank BUMN yang berpartisipasi, kerja sama proaktif dengan DJP ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak mendatang. Aktivasi sistem Coretax yang sukses akan memungkinkan institusi-institusi ini untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara efisien, yang berpotensi menjadi preseden bagi wajib pajak korporasi lainnya di Indonesia.