Komisi DPR Khawatir Regulasi Kesehatan Baru

Dampak Ekonomi Potensial Menjadi Sorotan

Komisi XI DPR RI telah mengungkapkan keprihatinan bahwa peraturan kesehatan baru, khususnya Peraturan Pemerintah No. 28/2024 dan aturan turunannya, dapat memiliki implikasi ekonomi signifikan jika tidak dirancang dengan hati-hati. Komisi khawatir bahwa regulasi ini dapat menekan kinerja bisnis dan mengganggu stabilitas penerimaan negara.

Ruang Lingkup Regulasi Kesehatan Baru

Peraturan baru ini mencakup spektrum luas inisiatif transformasi kesehatan nasional. Area kunci termasuk pengendalian zat adiktif (termasuk tembakau dan rokok elektronik), peningkatan langkah-langkah keamanan pangan, dan pengelolaan tenaga kesehatan yang lebih ketat (termasuk pekerja asing). Regulasi ini merupakan bagian dari implementasi UU No. 17/2023 tentang Kesehatan, yang bertujuan menciptakan kerangka kesehatan nasional yang komprehensif.

Kekhawatiran Utama Komisi

1. Dampak negatif potensial pada sektor bisnis yang krusial bagi stabilitas ekonomi nasional
2. Risiko penurunan penerimaan negara jika tidak dikelola dengan baik
3. Kebutuhan akan keselarasan kebijakan untuk mencegah regulasi yang bertentangan
4. Pentingnya implementasi yang hati-hati untuk menyeimbangkan tujuan kesehatan dengan pertimbangan ekonomi

Langkah ke Depan

Komisi DPR menyerukan pertimbangan yang cermat dan penyelarasan peraturan baru ini dengan praktik bisnis dan kebijakan ekonomi yang ada. Tujuannya adalah memastikan bahwa agenda transformasi kesehatan tidak secara tidak sengaja merusak lanskap ekonomi Indonesia sambil tetap mencapai tujuannya dalam kesehatan masyarakat.