DPR Dukung Operasi Bandara IMIP di Tengah Pengawasan Regulasi

Klasifikasi Bandara Khusus Menjadi Sorotan

Komisi V DPR RI menyimpulkan bahwa tidak ada keanehan dalam operasional Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Bandara ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), pemain utama dalam industri hilirisasi nikel Indonesia. Ketua Komisi V Lasarus menekankan bahwa status bandara sebagai bandara khusus diatur dalam UU Penerbangan No. 1/2009, khususnya Pasal 247 hingga 252.

Kerangka Regulasi untuk Bandara Khusus

Lasarus menjelaskan bahwa bandara khusus dapat dioperasikan oleh entitas selain negara, asalkan mematuhi regulasi tertentu. Pembatasan utama meliputi:

1. Larangan penerbangan internasional langsung kecuali dalam keadaan khusus dengan persetujuan menteri
2. Kebutuhan perencanaan teknis rinci dan kepatuhan lingkungan
3. Dokumentasi kepemilikan lahan yang tepat
4. Rekomendasi pemerintah daerah

Temuan dan Tindakan Lanjutan Komisi

Komisi belum menemukan bukti penerbangan internasional langsung dari Bandara IMIP, yang akan melanggar peraturan yang ada. Lasarus menyebutkan bahwa jika hal tersebut terjadi, itu akan merupakan pelanggaran serius yang membutuhkan tindakan segera. DPR berencana:

1. Melakukan investigasi lebih lanjut melalui rapat kerja dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi
2. Potensi kunjungan lapangan ke bandara untuk verifikasi
3. Mengkaji isu 'negara dalam negara' yang diangkat oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

Signifikansi Industri dan Pengawasan

Bandara IMIP memainkan peran penting dalam mendukung industri hilirisasi nikel di Morowali. Meskipun dioperasikan secara privat, aktivitasnya tetap diawasi melalui mekanisme seperti izin terbang yang diproses oleh AirNav Indonesia. Lasarus menekankan bahwa selama bandara beroperasi dalam kerangka hukum dan mendukung pembangunan nasional, DPR akan terus mendukung operasinya.