Key insights and market outlook
Pemerintah Indonesia mempertimbangkan pemberian subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ekonom Nailul Huda berpendapat bahwa subsidi seperti itu sulit dilakukan karena adanya alternatif transportasi antara Jakarta dan Bandung. Tidak semua penumpang membutuhkan waktu tempuh yang cepat, sehingga pembenaran untuk subsidi PSO menjadi sulit.
Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk memberikan subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang juga dikenal sebagai Whoosh. Namun, ekonom Nailul Huda, Direktur Ekonomi di Center of Economic and Law Studies, telah mengungkapkan kekhawatiran tentang kelayakan pendekatan ini.
Nailul menekankan bahwa subsidi PSO biasanya disediakan untuk layanan publik yang digunakan secara luas dan memerlukan intervensi pemerintah. Ia menunjukkan bahwa sudah ada beberapa pilihan transportasi antara Jakarta dan Bandung, sehingga sulit untuk membenarkan perlunya subsidi PSO untuk layanan kereta cepat yang mengutamakan kecepatan.
"Tidak semua orang yang bepergian antara Jakarta dan Bandung membutuhkan waktu tempuh yang cepat," jelas Nailul dalam wawancara dengan Kontan.co.id. Pengamatan ini menimbulkan pertanyaan apakah layanan kereta cepat memenuhi kriteria untuk subsidi PSO, yang umumnya ditujukan untuk layanan yang penting bagi masyarakat luas.
Perdebatan tentang subsidi PSO muncul saat proyek kereta cepat terus berkembang. Pertimbangan pemerintah untuk memberikan subsidi menyoroti upaya berkelanjutan untuk mendukung kelayakan proyek. Namun, pembenaran ekonomi untuk subsidi tersebut tetap menjadi topik diskusi di kalangan para ahli.
PSO Subsidy Consideration for High-Speed Rail
Economic Justification Debate