Ahli Berpendapat Tidak Ada Pelanggaran Persaingan Usaha dalam Batas Bunga Pinjol

Konteks Kepatuhan Regulasi Sangat Penting dalam Investigasi KPPU

Seorang ahli hukum terkemuka, Prof. Ningrum Natasya Sirait, berpendapat bahwa tuduhan pelanggaran hukum persaingan usaha terkait penetapan batas bunga pinjaman online tidak tepat diarahkan kepada pelaku usaha. Investigasi yang sedang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini sedang memeriksa apakah tindakan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merupakan praktik persaingan usaha tidak sehat.

Arahan Regulasi vs. Kolusi Bisnis

Prof. Ningrum, guru besar di Universitas Sumatra Utara, menekankan bahwa penetapan batas bunga adalah instruksi langsung dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan praktik kolusi antarperusahaan. Beliau menyatakan, "Ketika pelaku usaha bertindak untuk mematuhi peraturan, motivasi mereka beralih dari maksimalisasi keuntungan menjadi kepatuhan dan perlindungan konsumen."

Doktrin Hukum yang Mendukung Kepatuhan Regulasi

Ahli tersebut mengutip 'regulatory defense' atau 'state action doctrine', sebuah prinsip hukum yang diakui di banyak yurisdiksi, yang menganggap tindakan yang dilakukan berdasarkan instruksi regulator sebagai tindakan yang sah. Doktrin ini sangat penting dalam membedakan antara kepatuhan yang sah dan kolusi yang tidak sah.

Implikasi bagi Industri

Prof. Ningrum memperingatkan bahwa investigasi terhadap pelaku usaha yang mengikuti arahan regulasi dapat menciptakan preseden negatif bagi industri fintech lending. Beliau mencatat bahwa tindakan hukum semacam itu dapat menyebabkan penurunan kepercayaan investor dan kepastian berusaha di ekonomi digital Indonesia. Ahli tersebut mendesak KPPU untuk mempertimbangkan motivasi kepatuhan dan tujuan perlindungan konsumen di balik penetapan batas bunga.

Latar Belakang Regulasi

OJK sebelumnya telah menjelaskan bahwa penetapan batas bunga diperlukan untuk membedakan antara platform pinjaman online legal dan ilegal dan untuk menetapkan standar minimal perlindungan konsumen. Langkah regulasi ini bertujuan mencegah tingkat bunga yang berlebihan dan melindungi konsumen di sektor fintech yang berkembang pesat.