Executive Summary

Key insights and market outlook

Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim didakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun dalam kasus pengadaan Chromebook selama masa jabatannya ¹

. Jaksa penuntut umum menuduh bahwa Makarim, bersama tiga terdakwa lainnya, terlibat dalam praktik korupsi terkait pengadaan Chromebook dan sistem Chrome Device Management (CDM). Tim hukum Makarim membantah tuduhan tersebut, menyatakan tidak ada bukti pengayaan pribadi dan berargumen bahwa kekayaan pribadi Makarim justru menurun signifikan selama periode yang dimaksud ³.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Didakwa Korupsi Pengadaan Chromebook

Tuduhan Kerugian Negara

Jaksa penuntut umum menuduh bahwa Nadiem Makarim menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun selama masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ¹

. Dugaan korupsi melibatkan pengadaan laptop Chromebook dan sistem Chrome Device Management (CDM) selama periode 2019-2022. Kerugian negara terbagi menjadi dua komponen: Rp1,567 triliun dari pengadaan Chromebook dan sisanya dari CDM ¹.

Proses Hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang pembacaan dakwaan terhadap Makarim setelah dua kali penundaan. Proses persidangan akan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, berdasarkan prinsip 'lex mitior' yang menguntungkan terdakwa ²

. Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan antara jaksa penuntut umum dan tim pembela Makarim.

Respons Tim Pembela

Tim hukum Makarim sangat menyangkal tuduhan jaksa, khususnya mengenai pengayaan pribadi sebesar Rp809,5 miliar ³

. Pengacara Tetty Diansari menyatakan tidak ada bukti dana mengalir ke rekening pribadi Makarim. Sebaliknya, mereka mengklaim bahwa kekayaan Makarim menurun sebesar Rp1,524 triliun antara 2022 dan 2023 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ³.

Implikasi

Kasus korupsi terhadap mantan menteri ini menyoroti masalah korupsi dalam proses pengadaan pemerintah. Kasus ini memiliki implikasi politik signifikan mengingat posisi Makarim yang menonjol dalam politik Indonesia dan perannya saat ini. Hasil persidangan akan diawasi ketat karena dapat menjadi preseden untuk kasus-kasus serupa di masa depan.