Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Menghadapi Hukuman Berat dalam Skandal Darurat Militer 2024

Tuduhan Pemberontakan dan Rencana Penindakan terhadap Lawan Politik

Jaksa di Korea Selatan mendesak hukuman berat terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan pemberontakan terkait penerapan darurat militer pada 2024. Tuduhan terhadap Yoon, yang dituding sebagai dalang di balik langkah kontroversial tersebut, membawa ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup di bawah hukum Korea Selatan. Yoon dituduh merancang rencana bersama mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun untuk membekukan aktivitas parlemen dan mengambil alih kekuasaan legislatif mulai Oktober 2023.

Jaksa menuding bahwa Yoon berniat melabeli lawan politiknya, termasuk mantan pemimpin oposisi Lee Jae Myung, sebagai "kekuatan anti-negara" dan berencana menahan mereka. Upaya penindakan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengkonsolidasikan kekuasaan selama periode darurat militer singkat. Sidang terakhir kasus ini kini telah dimulai di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, menandai fase krusial dalam proses hukum terhadap Yoon.

Konteks Hukum dan Konsekuensi Potensial

Meskipun Korea Selatan telah mempertahankan moratorium tidak resmi terhadap hukuman mati selama hampir tiga dekade dan tidak mengeksekusi siapa pun sejak 1997, kemungkinan hukuman mati secara hukum tetap ada. Jika divonis bersalah, Yoon akan menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Upaya jaksa untuk menuntut hukuman berat mencerminkan keseriusan tuduhan dan implikasi konstitusional potensial dari tindakan Yoon.

Kasus ini memiliki implikasi politik signifikan, datang pada saat Korea Selatan terus menghadapi tantangan domestik dan internasional yang kompleks. Hasil persidangan ini kemungkinan akan memiliki dampak jangka panjang bagi warisan politik Yoon dan lanskap politik yang lebih luas di Korea Selatan.