Mantan Kepala Pajak Dicekal Bepergian saat Investigasi Korupsi

Pencegahan Bepergian oleh Kantor Imigrasi

Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia telah melarang mantan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi bepergian ke luar negeri, mengikuti permintaan dari Kejaksaan Agung ¹

. Keputusan ini merupakan bagian dari investigasi kasus korupsi terkait program tax amnesty yang dilaksanakan antara tahun 2016 dan 2020. Pembatasan perjalanan, yang berlaku mulai 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026, mencegah Dwijugiasteadi meninggalkan negara ¹

Source 1

https://nasional.kontan.co.id/news/bos-djarum-dan-eks-dirjen-pajak-dicekal-terkait-kasus-pajak-purbaya-dukung-kejagung

.

Beberapa Individu Terlibat

Kejaksaan Agung telah meminta pencegahan bepergian bagi lima orang yang terkait dengan kasus korupsi yang diduga terjadi. Selain Dwijugiasteadi, pihak lain yang terkena dampak adalah eksekutif bisnis Victor Rachmat Hartono, pejabat pajak Karl Layman dan Bernadette Ningdijah Prananingrum, serta konsultan pajak Heru Budijanto Prabowo ²

. Investigasi berfokus pada dugaan penyimpangan selama program tax amnesty.

Menteri Mendukung Investigasi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyatakan dukungannya untuk investigasi Kejaksaan Agung, menyatakan bahwa proses harus dibiarkan berjalan ³

. Meskipun Purbaya belum menerima laporan resmi dari Kejaksaan Agung pada saat pernyataan beliau, beliau mengakui bahwa beberapa pejabat Kementerian Keuangan telah dipanggil untuk memberikan kesaksian terkait kasus tersebut.

Implikasi untuk Administrasi Pajak

Investigasi yang sedang berlangsung menyoroti komitmen pemerintah untuk menangani potensi korupsi dalam sistem administrasi pajak. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang ketat dalam program insentif pajak skala besar seperti skema tax amnesty.

Sumber

1. [Detik Finance](
2. [Kontan](
3. [Detik Finance](