Pemerintah Kebut Penyusunan PP Atur Penugasan Polri di Luar Struktur
Executive Summary
Key insights and market outlook
Pemerintah Indonesia sedang mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian. Langkah ini merupakan respons atas polemik Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025. PP ini ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026.
Deep Dive Analysis
Pemerintah Kebut Penyusunan PP Atur Penugasan Polri di Luar Struktur
Respons terhadap Peraturan Kepolisian yang Kontroversial
Pemerintah Indonesia sedang mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian. Perkembangan ini merupakan respons terhadap kontroversi seputar Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.
Detail Utama Rancangan Peraturan
- PP ini sedang dikebut penyusunannya, dengan target penyelesaian akhir Januari 2026
- Peraturan ini bertujuan memberikan kerangka kerja yang lebih jelas untuk penugasan anggota Polri di luar tugas kepolisian reguler
- Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk mengatasi kekhawatiran dan kritik yang muncul terkait Perpol Nomor 10/2025
Implikasi dan Konteks
Penyusunan PP ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menanggapi kontroversi seputar peraturan kepolisian terbaru. Dengan membentuk kerangka hukum yang lebih jelas, pemerintah berupaya memberikan transparansi dan panduan lebih lanjut tentang penempatan personel kepolisian dalam peran non-tradisional.