Executive Summary

Key insights and market outlook

Pemerintah Indonesia telah menarik Rp75 triliun dari bank-bank BUMN yang sebelumnya ditempatkan sebagai bagian dari langkah likuiditas, untuk mendanai belanja rutin pemerintah. Langkah ini mengikuti pengakuan pemerintah bahwa injeksi likuiditas awal gagal meningkatkan pertumbuhan kredit secara signifikan, yang tetap stagnan di sekitar 7% ²

. Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa penarikan tidak akan berdampak negatif pada likuiditas karena dana segera diinvestasikan kembali ke dalam ekonomi melalui pengeluaran pemerintah.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Pemerintah Alihkan Rp75 Triliun dari Bank BUMN untuk Belanja Rutin

Latar Belakang Langkah Likuiditas

Pemerintah Indonesia sebelumnya menempatkan dana signifikan di bank-bank BUMN sebagai bagian dari strategi injeksi likuiditas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Awalnya, Rp200 triliun ditempatkan di bank pada September 2025, diikuti penambahan Rp76 triliun pada November 2025 ²

. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa langkah ini gagal mencapai dampak yang diharapkan pada pertumbuhan kredit, yang tetap sekitar 7%, jauh di bawah ekspektasi.

Penarikan dan Realokasi Dana

Dari total Rp276 triliun dana pemerintah di bank BUMN, Rp75 triliun telah ditarik untuk menutupi belanja rutin pemerintah. Sekitar Rp200 triliun masih tetap disimpan di sistem perbankan ²

. Purbaya menekankan bahwa penarikan dan realokasi melalui belanja pemerintah akan menjaga sirkulasi ekonomi dan memberikan efek pengganda positif.

Tantangan dalam Koordinasi Moneter-Fiskal

Kebijakan injeksi likuiditas menghadapi tantangan signifikan akibat ketidaksinkronan antara otoritas fiskal dan moneter. Purbaya mencatat perbedaan persepsi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia mengenai waktu dan dampak pelaksanaan kebijakan menghambat efektivitas langkah-langkah tersebut. Ketidakselarasan ini berkontribusi pada transmisi likuiditas ke sektor riil yang lebih lambat dari yang diharapkan ²

.

Implikasi bagi Perbankan dan Pertumbuhan Kredit

Keterbatasan keberhasilan kebijakan juga disebabkan masalah struktural dalam sektor perbankan. Biaya dana yang tinggi tetap menjadi hambatan signifikan, dengan suku bunga pinjaman tetap tinggi meskipun BI rate berada di 4,75%. Asosiasi pengusaha seperti Apindo menyoroti bahwa 43,05% pelaku usaha mengeluhkan suku bunga pinjaman yang tinggi, yang membatasi rencana ekspansi mereka ²

.

Arah Kebijakan di Masa Depan

Untuk mengatasi tantangan ini, para ahli merekomendasikan paket stimulus komprehensif yang menyasar sisi penawaran dan permintaan ekonomi. Ini termasuk mengurangi biaya tinggi dalam berbisnis melalui insentif moneter yang tepat dan dukungan regulasi. Pemerintah didorong untuk berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk mengatasi masalah seperti praktik pemberian suku bunga khusus kepada deposan besar, yang mendistorsi mekanisme pasar dan mempertahankan suku bunga pinjaman tinggi ²

.