Utang Dana Bagi Hasil Pemerintah ke Daerah Capai Rp83,58 Triliun

Latar Belakang dan Implikasi Keuangan

Pemerintah Indonesia menghadapi kewajiban keuangan yang signifikan kepada pemerintah daerah, dengan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp83,58 triliun hingga 2024. Jumlah yang besar ini dirinci dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2025. Tunggakan tersebut terbagi menjadi dua komponen utama: Rp43,30 triliun tunggakan DBH Pajak dan Rp40,28 triliun tunggakan DBH Sumber Daya Alam.

Rincian Keuangan dan Konteks

Total tunggakan Rp83,58 triliun ini mewakili selisih antara realisasi penerimaan negara dan penyaluran aktual kepada pemerintah daerah. Kewajiban keuangan ini menyoroti kompleksitas pengelolaan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah juga mencatat kelebihan pembayaran DBH sebesar Rp13,32 triliun, yang menunjukkan kerumitan dalam mekanisme bagi hasil.

Kebijakan dan Implikasi Masa Depan

Pengungkapan jumlah tunggakan yang signifikan ini menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi mekanisme bagi hasil saat ini dan dampaknya terhadap keuangan pemerintah daerah. Pengakuan Kementerian Keuangan atas kurang bayar dan lebih bayar menunjukkan perlunya pengelolaan fiskal yang lebih baik dan kemungkinan peninjauan kembali sistem DBH yang ada untuk mencegah perbedaan di masa depan.