Executive Summary

Key insights and market outlook

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Koperasi Indonesia telah bermitra untuk mempercepat pendaftaran NPWP bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui perjanjian kerja sama baru ¹

². Inisiatif ini bertujuan mengintegrasikan sistem pendaftaran pajak dan meningkatkan kepatuhan di antara sekitar 83.000 koperasi ². Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memformalkan koperasi-koperasi tersebut dan meningkatkan pendapatan pajak.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Indonesia Percepat Pendaftaran Pajak Koperasi Desa

Kerja Sama Strategis antara Otoritas Pajak dan Kementerian Koperasi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mempercepat proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kemitraan strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di antara koperasi-koperasi tersebut dengan mengintegrasikan sistem pendaftaran mereka ¹

².

Elemen Kunci Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian kerja sama, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal DJP Bimo Wijayanto dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Digital Koperasi Henra Saragih, mencakup beberapa area kunci:

Pertukaran dan Pemanfaatan Data: Kedua institusi akan berbagi data untuk menyederhanakan proses pendaftaran dan meningkatkan kepatuhan pajak.
Sosialisasi dan Edukasi: Upaya bersama akan dilakukan untuk mendidik koperasi tentang kewajiban pajak dan manfaat pendaftaran formal.
Aktivitas Kolaboratif Lainnya: Inisiatif tambahan dapat dilakukan untuk mendukung tujuan integrasi dan kepatuhan.

Konteks dan Implikasi Nasional

Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi nasional yang lebih luas untuk memformalkan sekitar 83.000 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia ²

. Dengan meningkatkan kepatuhan pajak mereka, pemerintah bertujuan meningkatkan pendapatan pajak sambil mendukung pengembangan koperasi-koperasi tersebut. Program ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 9/2025, yang berfokus pada percepatan pembentukan koperasi desa.

Hasil yang Diharapkan

Integrasi sistem pendaftaran pajak diharapkan dapat menyederhanakan proses pendaftaran bagi KDKMP, sehingga memudahkan mereka untuk mematuhi peraturan pajak. Ini, pada gilirannya, kemungkinan akan meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah dan mempromosikan sektor koperasi yang lebih terorganisir.