Indonesia Kaji Cukai Popok dan Tisu Basah: Implikasi Ekonomi

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Ungkap Potensi Pajak Baru

Kementerian Keuangan Indonesia sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan cukai pada popok dan tisu basah sebagai bagian dari perencanaan strategis 2025-2029, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 70/2025. Potensi kebijakan ini telah memicu diskusi di kalangan ekonom mengenai dampaknya terhadap biaya rumah tangga dan industri terkait.

Kekhawatiran Ekonomi dan Dampak Potensial

Teuku Riefky, ekonom dari LPEM FEB UI, mengungkapkan keprihatinan bahwa pengenaan cukai pada barang-barang kebutuhan rumah tangga dasar ini dapat menekan daya beli konsumen, terutama bagi keluarga kelas menengah bawah yang sangat bergantung pada popok dan tisu basah. Riefky menekankan bahwa kebijakan ini berpotensi menyebabkan inflasi pada barang-barang rumah tangga.

Ketahanan Industri dan Stabilitas Permintaan

Meski demikian, Riefky juga mencatat bahwa produksi dan investasi di industri popok dan tisu basah mungkin tetap stabil. Alasannya adalah bahwa produk-produk ini dianggap sebagai komoditas semi-pokok dengan permintaan yang relatif stabil. Oleh karena itu, meskipun konsumen mungkin merasakan dampaknya, produsen berpotensi untuk menyerap atau meneruskan pajak tanpa dampak signifikan pada operasional atau rencana investasi mereka.

Konteks Kebijakan dan Arah ke Depan

Pertimbangan Kementerian untuk mengenakan cukai ini merupakan bagian dari rencana strategis yang lebih luas untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Sementara kebijakan ini masih dalam kajian, para pemangku kepentingan terus memantau perkembangan kebijakan ini, menimbang potensi pendapatan yang diperoleh terhadap kemungkinan dampak ekonomi dan sosial.