Indonesia Menolak Bantuan Asing untuk Bencana Banjir Sumatera

Keyakinan Pemerintah dalam Menangani Bencana

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa tidak akan menerima bantuan internasional untuk bencana banjir besar di Sumatera, dengan menyatakan bahwa negara memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola bencana tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun banyak negara sahabat yang menawarkan bantuan dan simpati, Indonesia tetap mampu menangani situasi secara mandiri.

Dampak Bencana dan Upaya Penanganan

Banjir dan longsor telah melanda tiga provinsi utama: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Per 3 Desember 2025, jumlah korban tewas yang terkonfirmasi mencapai 770 orang, dengan tambahan 463 orang masih dilaporkan hilang. Bencana ini juga mengakibatkan kerusakan properti yang signifikan, dengan 3.300 rumah rusak berat, 2.100 rusak sedang, dan 4.900 rusak ringan.

Respons Pemerintah dan Alokasi Sumber Daya

Pemerintah telah memastikan memiliki sumber daya yang memadai untuk menangani bencana. Dana Siap Pakai (DSP) dalam anggaran negara berisi lebih dari Rp 500 miliar yang dialokasikan untuk respons bencana. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan bahwa jika diperlukan tambahan dana, maka akan disediakan. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk BUMN seperti Pertamina, untuk memastikan distribusi pasokan penting, termasuk bahan bakar, ke daerah terdampak. Metode distribusi inovatif, seperti pengiriman lewat udara, digunakan karena kondisi lapangan yang sulit.

Pertimbangan Ekonomi dan Kemanusiaan

Sementara menolak bantuan internasional, pemerintah mengungkapkan penghargaan atas tawaran dukungan dari berbagai negara. Keputusan untuk mengelola respons bencana secara internal mencerminkan keyakinan pemerintah dalam kemampuannya menangani krisis. Namun, hal ini juga menunjukkan kesiapsiagaan dan sumber daya yang tersedia untuk manajemen bencana. Sektor keuangan juga merespons, dengan OJK mempertimbangkan restrukturisasi kredit untuk korban.