Indonesia Jelajahi Skema Asuransi Wajib Bencana

Mengatasi Risiko Bencana Alam

Indonesia sedang mempertimbangkan implementasi skema asuransi wajib bencana untuk melindungi warganya dari dampak keuangan bencana alam yang sering terjadi. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) berada di garis depan dalam diskusi dengan pemerintah tentang potensi model untuk program nasional ini.

Model Asuransi Parametrik

Ketua AAUI, Budi Herawan, mengungkapkan bahwa asosiasi telah berkomunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan mengenai implementasi asuransi wajib bencana. Salah satu model potensial yang dipertimbangkan adalah asuransi parametrik, yang membayar berdasarkan parameter yang telah ditentukan ketika bencana terjadi.

Tantangan dan Pertimbangan

Implementasi asuransi wajib bencana menghadapi beberapa tantangan, termasuk:

1. Pendidikan Masyarakat: Perlu mensosialisasikan pentingnya asuransi bencana kepada masyarakat
2. Pembayaran Premi: Mencari solusi untuk pembayaran premi, berpotensi melalui subsidi atau bantuan pemerintah
3. Kerangka Regulasi: Mengembangkan kerangka regulasi yang jelas untuk implementasi

Kolaborasi Industri dan Pemerintah

Budi Herawan menekankan bahwa keberhasilan program nasional ini membutuhkan kolaborasi antara industri asuransi, pemerintah, dan parlemen. Industri siap bekerja sama untuk mencari solusi atas tantangan yang ada.

Mandat Regulasi

Pengembangan asuransi wajib bencana didukung oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-undang ini memandatkan pembentukan skema asuransi bencana, memberikan landasan hukum untuk implementasinya.

Respons Industri

Komisioner OJK Mahendra Siregar menyoroti pentingnya mengembangkan produk asuransi yang memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, daerah, dan masyarakat. Industri didorong untuk menyiapkan produk yang tepat untuk berbagai jenis risiko dan besarannya.