Indonesia Kaji Redenominasi Rupiah: Menyeimbangkan Penyederhanaan dan Realitas Ekonomi

Latar Belakang dan Perkembangan Terkini

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan redenominasi rupiah, sebuah kebijakan moneter yang akan menyederhanakan mata uang dengan menghapus tiga angka nol - efektif mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini telah memicu diskusi di berbagai sektor ekonomi dan sosial. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mengumumkan kesiapannya untuk melakukan penelitian komprehensif dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait proposal ini ²

Konteks Ekonomi dan Implikasi Potensial

Rencana redenominasi muncul ketika Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk fluktuasi harga komoditas penting dan tingkat literasi keuangan yang bervariasi di kalangan penduduk. Para ahli memperingatkan bahwa meskipun perubahan ini dapat menyederhanakan transaksi keuangan dan berpotensi meningkatkan citra mata uang, perubahan ini juga membawa risiko signifikan ¹

Salah satu perhatian utama adalah fenomena yang dikenal sebagai 'ilusi uang', di mana persepsi psikologis tentang nilai tidak segera menyesuaikan dengan perubahan mata uang. Di negara di mana transaksi tunai masih dominan dan literasi keuangan bervariasi, hal ini dapat menyebabkan tantangan implementasi yang signifikan. Risiko 'inflasi senyap' sangat mengkhawatirkan, karena bisnis mungkin akan membulatkan harga ke atas daripada ke bawah, berpotensi meningkatkan biaya hidup, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah ¹

Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi

Bagi jutaan keluarga Indonesia, Rp1.000 saat ini mewakili jumlah yang berarti yang dapat menutupi pengeluaran kecil namun penting seperti air mineral, makanan jalanan, atau biaya parkir. Mengubah ini menjadi Rp1, meskipun dengan nilai yang sama, dapat memiliki implikasi psikologis dan praktis. Dampak potensial pada transaksi harian bisa sangat besar, terutama di pasar tradisional di mana uang receh dan denominasi kecil memainkan peran penting ¹

Beban ekonomi redenominasi juga signifikan. Contoh historis dari negara lain menunjukkan bahwa implementasi perubahan semacam itu dapat menghabiskan biaya antara 0,3% hingga 0,5% dari PDB, yang bagi Indonesia berarti puluhan triliun rupiah. Biaya ini mencakup pencetakan uang baru, pembaruan sistem perbankan, penggantian label harga, dan kampanye pendidikan publik ¹

Pertimbangan Kebijakan dan Langkah Selanjutnya

Dari perspektif etis dan sosial, para pengambil kebijakan harus hati-hati menimbang potensi manfaat terhadap risiko, terutama mempertimbangkan dampak pada populasi rentan. Prinsip 'maqasid al-shari'ah' (tujuan hukum Islam) menekankan perlindungan harta dan kesejahteraan rakyat, menunjukkan bahwa kebijakan harus memprioritaskan kesejahteraan warga negara yang paling rentan.

Sumber

1. [Bisnis.com](
2. [Kontan](
3. [Detik Finance](