Indonesia Tertibkan Barang Impor yang Meninggal di Pelabuhan

Peraturan Baru untuk Mengatasi Kemacetan Pelabuhan

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, telah memberlakukan peraturan baru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 92/2025 untuk mengatasi masalah barang impor yang mengendap di pelabuhan dalam jangka waktu lama. Peraturan ini berlaku 90 hari setelah diundangkan pada 31 Desember 2025, dengan tujuan mencegah kemacetan pelabuhan dan memastikan kelancaran arus logistik nasional ¹

Ketentuan Utama Peraturan

1. Batas Penyimpanan 30 Hari: Barang impor yang disimpan di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) selama lebih dari 30 hari tanpa penyelesaian kewajiban pabean akan dianggap sebagai 'Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai' (BTD) ¹
   Source 1

   https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8296039/aturan-baru-purbaya-barang-impor-nganggur-kelamaan-bakal-dilelang-negara
   ²
   Source 2

   https://industri.kontan.co.id/news/importir-soroti-aturan-menkeu-soal-barang-impor-mengendap-di-pelabuhan
   .
2. Konsekuensi untuk BTD: Barang tersebut akan dipindahkan ke Tempat Penimbunan Pabean (TPP) dan dikenakan biaya penyimpanan yang dihitung sejak tanggal transfer hingga barang dilelang atau diselesaikan ¹
   Source 1

   https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8296039/aturan-baru-purbaya-barang-impor-nganggur-kelamaan-bakal-dilelang-negara
   .
3. Lelang dan Kepemilikan Negara: Barang yang tidak diklaim dapat dilelang oleh negara. Barang yang melanggar larangan impor dapat langsung diklasifikasikan sebagai 'Barang Menjadi Milik Negara' (BMMN) ³
   Source 3

   https://nasional.kontan.co.id/news/awas-barang-impor-kelamaan-di-pelabuhan-akan-dilelang-negara
   .

Reaksi Industri

Peraturan baru ini mendapat respons beragam dari pemangku kepentingan industri. Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mengakui bahwa meskipun ini adalah peraturan menteri yang baru, praktik ini telah lama diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ²

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mendukung kebijakan ini, menyatakan bahwa hal ini akan mencegah penumpukan di pelabuhan dan TPS. APSyFI menekankan bahwa importir harus menghitung kebutuhan mereka dengan cermat untuk menghindari biaya demurrage ⁴

Implementasi dan Dampak

Peraturan ini diharapkan berdampak signifikan pada praktik impor di Indonesia. Importir disarankan untuk mempercepat proses penyelesaian pabean untuk menghindari barang mereka diklasifikasikan sebagai BTD. Pemerintah bertujuan untuk menjaga efisiensi logistik nasional dan mencegah penumpukan barang yang tidak perlu di pelabuhan ¹

Sumber

1. [Detik Finance](
2. [Kontan - Importir Soroti Aturan Menkeu](
3. [Kontan - Awas! Barang Impor Kelamaan](
4. [Kontan - APSyFI Dukung Kebijakan Menkeu](