Executive Summary

Key insights and market outlook

Pemerintah Indonesia menerbitkan aturan baru yang mewajibkan bisnis untuk membayar royalti atas penggunaan musik di ruang publik komersial, seperti restoran, kafe, dan hotel ¹

². Langkah ini bertujuan untuk melindungi hak ekonomi para pencipta musik, pemegang hak cipta, dan pihak terkait. Aturan ini, yang diumumkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, akan ditegakkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ¹².

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Pemerintah Indonesia Terbitkan Aturan Baru Pembayaran Royalti Musik untuk Penggunaan Komersial

Melindungi Hak Pencipta Musik

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan untuk melindungi hak para pencipta musik dan pemegang hak cipta dengan menerbitkan aturan baru yang mewajibkan bisnis untuk membayar royalti atas penggunaan musik di ruang publik komersial ¹

². Langkah ini diharapkan dapat memiliki dampak positif pada industri musik, memastikan bahwa para pencipta dan pemegang hak cipta menerima kompensasi yang adil untuk karya mereka.

Ruang Lingkup Aturan

Aturan baru ini berlaku untuk semua ruang publik komersial, termasuk restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan moda transportasi ¹

². Setiap bisnis yang menggunakan musik untuk mendukung kegiatan usaha komersial mereka akan diwajibkan untuk membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ¹².

Penegakan dan Kepatuhan

Aturan ini akan ditegakkan oleh LMKN, yang akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta musik dan pemegang hak cipta ¹

². Bisnis yang tidak mematuhi aturan ini dapat dikenakan sanksi dan denda.

Dampak pada Industri Musik

Penerbitan aturan ini diharapkan dapat memiliki dampak signifikan pada industri musik di Indonesia ¹

². Ini akan menyediakan sumber pendapatan baru bagi para pencipta musik dan pemegang hak cipta, dan akan membantu mempromosikan pengembangan industri musik di negara ini.