Indonesia Perkuat Penagihan Pajak: Peraturan Baru Izinkan Penyitaan Saham Tercatat

Langkah Penguatan Penegakan Pajak

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), telah menerapkan peraturan baru (PER-26/PJ/2025) yang memungkinkan penyitaan dan penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek untuk melunasi tunggakan pajak. Perkembangan signifikan dalam penegakan pajak ini diumumkan pada 15 Januari 2026, dan merupakan langkah besar dalam memperkuat mekanisme penagihan pajak negara.

Fitur Utama Peraturan Baru

1. Dasar Hukum: Peraturan baru ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2023 tentang Tata Cara Penagihan Pajak
2. Cakupan: Termasuk saham yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia
3. Implementasi: Memerlukan DJP untuk memelihara rekening tertentu untuk proses penyitaan dan penjualan
4. Koordinasi: Melibatkan OJK, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan bank

Proses Implementasi

Proses penyitaan dimulai dengan DJP menerbitkan surat perintah penyitaan, diikuti dengan pemblokiran saham melalui OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Prosesnya meliputi:

1. Persyaratan Rekening: DJP harus memiliki rekening efek, Rekening Dana Nasabah, dan Rekening Penampungan Sementara
2. Permintaan Informasi: DJP harus meminta informasi tentang rekening keuangan wajib pajak, termasuk nomor Single Investor Identification (SID)
3. Pemblokiran Saham: Saham diblokir melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Pemblokiran Dana: Dana diblokir melalui bank Rekening Dana Nasabah

Implikasi bagi Wajib Pajak dan Pelaku Pasar

Peraturan baru ini memiliki implikasi signifikan bagi wajib pajak dan pelaku pasar:

1. Kepatuhan pajak meningkat: Langkah ini kemungkinan akan mendorong wajib pajak untuk melunasi kewajiban pajaknya
2. Implikasi pasar: Potensi dampak pada aktivitas perdagangan saham wajib pajak yang menunggak
3. Koordinasi regulasi: Menunjukkan kerja sama yang lebih erat antara otoritas pajak dan regulator keuangan

Kesimpulan

Peraturan baru ini menandai perkembangan signifikan dalam kerangka penegakan pajak Indonesia, memberikan alat tambahan bagi otoritas pajak untuk mengumpulkan pendapatan pajak yang belum dibayar. Meskipun merupakan langkah kuat untuk mengatasi ketidakpatuhan pajak, implementasinya akan memerlukan koordinasi yang cermat antara berbagai pemangku kepentingan pasar keuangan.