Executive Summary

Key insights and market outlook

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan 30-35% distribusi Minyakita dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ¹

². Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan menjaga stabilitas harga melalui kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan. Peraturan baru, Permendag No. 43/2025, ditetapkan pada 9 Desember 2025 dan akan berlaku mulai Januari 2026.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Pemerintah Indonesia Perkuat Peran BUMN dalam Distribusi Minyakita

Peraturan Baru Meningkatkan Efisiensi Distribusi

Kementerian Perdagangan Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru, Permendag No. 43/2025, yang mewajibkan BUMN menangani minimal 30-35% distribusi Minyakita ¹

². Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan menjaga stabilitas harga melalui kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET). Peraturan ini ditetapkan pada 9 Desember 2025 dan akan berlaku mulai Januari 2026.

Rasional di Balik Kebijakan

Pemerintah percaya bahwa melibatkan BUMN dalam proses distribusi akan menghasilkan kontrol harga yang lebih baik dan efisiensi distribusi. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa BUMN telah terbukti mampu menjaga harga jual sesuai HET ²

. Langkah ini diharapkan dapat mendukung stabilitas harga minyak goreng di pasar.

Dampak pada Dinamika Pasar

Peraturan baru ini diperkirakan akan berdampak positif pada dinamika pasar dengan memastikan bahwa sebagian besar Minyakita didistribusikan melalui BUMN, sehingga menjaga stabilitas harga. Kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengontrol harga komoditas penting.