Executive Summary

Key insights and market outlook

Pemerintah Indonesia telah merevisi peraturan yang mewajibkan 100% hasil ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) ditempatkan di bank milik negara (Himbara) mulai 1 Januari 2026 ¹

². Aturan baru ini juga membatasi konversi valuta asing ke rupiah maksimal 50% ². Kebijakan ini bertujuan meningkatkan cadangan devisa dan memperkuat rupiah.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Indonesia Perketat Aturan Hasil Ekspor Sumber Daya Alam

Regulasi Baru untuk Bank Milik Negara

Pemerintah Indonesia, berkoordinasi dengan Bank Indonesia, telah memperkenalkan peraturan baru terkait pengelolaan hasil ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Mulai 1 Januari 2026, eksportir diwajibkan menempatkan 100% hasil ekspor SDA di bank milik negara (Himbara) ¹

². Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat cadangan devisa negara dan menstabilkan rupiah.

Fitur Utama Regulasi Baru

Penempatan Wajib di Himbara: Hasil ekspor harus ditempatkan di bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang mencakup bank-bank besar milik negara seperti Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.
Konversi ke Rupiah: Aturan baru ini juga memperkenalkan batas 50% untuk konversi pendapatan valas ke rupiah ²
Source 2
https://nasional.kontan.co.id/news/eksportir-wajib-tempatkan-dhe-sda-100-di-himbara-mulai-2026-konversi-ke-rupiah-50
. Ini berarti eksportir dapat mempertahankan hingga 50% pendapatan mereka dalam valas, sementara sisanya harus dikonversi ke rupiah.
Retensi dan Penggunaan: Regulasi ini mempertahankan periode retensi 100% selama 12 bulan untuk hasil ekspor non-migas. Eksportir diperbolehkan menggunakan pendapatan valas mereka untuk berbagai keperluan, termasuk pengadaan barang, jasa, dan modal kerja.

Latar Belakang Kebijakan

Keputusan pemerintah untuk merevisi peraturan yang ada didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam meningkatkan cadangan devisa. Kerangka kerja sebelumnya dinilai tidak cukup untuk mencapai hasil yang diinginkan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih ketat. Dengan mewajibkan penempatan hasil ekspor di bank milik negara, pemerintah bertujuan untuk memiliki kontrol yang lebih baik atas arus masuk devisa dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Implikasi bagi Eksportir dan Bank

Regulasi baru ini kemungkinan akan memiliki implikasi signifikan bagi eksportir, terutama mereka yang berada di sektor SDA. Perusahaan perlu menyesuaikan praktik manajemen valas mereka untuk mematuhi persyaratan penempatan wajib. Bank-bank milik negara, di sisi lain, diharapkan mendapat manfaat dari peningkatan arus masuk simpanan valas, yang berpotensi meningkatkan likuiditas dan kapasitas mereka untuk mendukung pembiayaan perdagangan.