Pemerintah Indonesia Tunda Pajak Minuman Berpemanis

Kekhawatiran Pertumbuhan Ekonomi Jadi Alasan

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sampai pertumbuhan ekonomi negara melebihi 6% ¹

. Keputusan ini, yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, berbeda dengan rencana awal untuk memberlakukan pajak tersebut pada tahun 2026. Pajak ini diharapkan dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp 7 triliun untuk anggaran negara ¹

Source 1

https://nasional.kontan.co.id/news/lembaga-konsumen-soroti-penundaan-cukai-mbdk-begini-catatan-ylki-dan-fkbi

.

Reaksi Industri

Pelaku industri menyambut baik keputusan pemerintah. Triyono Prijosoesilo, Ketua Asosiasi Industri Minuman Ringan Indonesia (Asrim), mendukung penundaan tersebut, mengingat kondisi sulit saat ini di sektor Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), khususnya industri minuman ²

.

Kinerja Industri

Pertumbuhan industri minuman melambat, dengan hanya 1,8% pertumbuhan volume penjualan hingga Q3 2025, yang sebagian besar didukung oleh kategori air minum dalam kemasan yang tumbuh sebesar 2,4%. Kategori minuman lain mengalami pertumbuhan negatif selama periode yang sama ²

.

Keprihatinan Perlindungan Konsumen

Organisasi perlindungan konsumen, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), mengungkapkan kritik keras terhadap penundaan tersebut. Rafika Zulfa dari YLKI menyoroti penundaan terus-menerus oleh pemerintah dalam implementasi pajak MBDK, mempertanyakan komitmen terhadap kesejahteraan konsumen ¹

.

Sumber

1. [Kontan - Lembaga Konsumen Soroti Penundaan Cukai MBDK](
2. [Kontan - Pengusaha Sambut Penundaan Cukai Minuman Berpemanis](