Indonesia Terapkan Perizinan Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Iklim Investasi

Sistem Perizinan Otomatis Membawa Reformasi Signifikan

Indonesia telah mengambil langkah besar dalam meningkatkan iklim investasinya dengan diperkenalkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi baru ini, yang diumumkan oleh Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Roeslani, bertujuan meningkatkan kepastian investasi melalui sistem perizinan terintegrasi dan otomatis.

Fitur Utama Regulasi Baru

1. Sistem Satu Pintu: Semua izin investasi akan diproses melalui sistem BKPM, menciptakan platform terpusat untuk persetujuan investasi.
2. Penerbitan Izin Otomatis: Regulasi ini memperkenalkan mekanisme 'fiktif positif' dimana izin investasi diterbitkan secara otomatis jika kementerian teknis terkait gagal menanggapi dalam jangka waktu Service Level Agreement (SLA) yang ditentukan.
3. Kepastian yang Lebih Baik: Sistem ini menyediakan timeline yang jelas untuk proses perizinan, mengurangi ketidakpastian bagi investor.

Implementasi dan Respon

Kebijakan baru ini telah disambut positif oleh investor domestik dan internasional, menurut Rosan Roeslani. Proses yang lebih ramping ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi keterlambatan birokrasi dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing. Regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih menguntungkan melalui digitalisasi dan optimalisasi proses.

Dampak pada Iklim Investasi

Pengenalan regulasi ini menandai pergeseran signifikan dalam pendekatan Indonesia terhadap pengelolaan investasi. Dengan mengurangi hambatan birokrasi dan memberikan timeline yang lebih jelas, pemerintah bertujuan menarik investasi asing yang lebih besar dan merangsang pertumbuhan bisnis domestik. Keberhasilan inisiatif ini akan tergantung pada implementasi efektif dan monitoring sistem baru.