Indonesia Perkuat Langkah Anti-Penipuan di Layanan Kesehatan Mengikuti Praktik Terbaik Internasional

Belajar dari Malaysia dan China

Indonesia mengambil langkah signifikan untuk melawan penipuan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mempelajari dan mengimplementasikan praktik terbaik internasional, khususnya dari Malaysia dan China. Negara ini memanfaatkan teknologi, memperkuat kerangka regulasi, dan meningkatkan kolaborasi antarlembaga untuk melindungi integritas sistem kesehatan.

Pendekatan Malaysia dalam Pencegahan Penipuan

Organisasi keamanan sosial Malaysia, Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso), telah menjadi model untuk pencegahan penipuan yang efektif. Perkeso menggunakan kombinasi analisis data canggih dan proses investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi dan mencegah klaim penipuan. Divisi anti-penipuan mereka terpusat di Kuala Lumpur dan bekerja sama erat dengan lembaga lain, termasuk Komisi Pemberantasan Rasuah Malaysia (SPRM).

Pada Oktober 2024, Perkeso dan SPRM berhasil mengungkap kasus penipuan besar yang melibatkan enam dokter di Penang, menunjukkan efektivitas pendekatan kolaboratif mereka. Perkeso juga sedang menjajaki kemungkinan insentif bagi whistleblower, meskipun hal ini memerlukan pertimbangan yang hati-hati dan koordinasi dengan otoritas terkait.

Langkah Tegas China Melawan Penipuan di Layanan Kesehatan

China telah menerapkan langkah-langkah ketat untuk melawan penipuan di layanan kesehatan, termasuk sanksi administratif dan sosial. Administrasi Keamanan Kesehatan (HSA) Wilayah Otonomi Guangxi Zhuang telah menguraikan pendekatan multi-faset yang meliputi:1. Sistem peringatan dan pengurangan poin untuk rumah sakit2. Pencabutan izin praktik bagi tenaga medis3. Pengumuman publik terhadap entitas yang melakukan penipuan4. Denda keuangan hingga lima kali lipat dari jumlah yang ditipu5. Penuntutan pidana untuk kasus yang parah

Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan efek jera yang signifikan terhadap calon pelaku penipuan, menjaga integritas sistem kesehatan China.

Implementasi Langkah Anti-Penipuan di Indonesia

BPJS Kesehatan telah aktif bekerja untuk mencegah dan mendeteksi penipuan dalam program JKN. Antara Januari dan Oktober 2025, lembaga ini mendeteksi penipuan senilai Rp6,8 triliun, dengan Rp5,1 triliun dicegah dan Rp1,7 triliun ditangani. Jenis penipuan yang paling umum termasuk tagihan fiktif dan manipulasi dokumen.

Untuk melawan penipuan, BPJS Kesehatan:1. Meningkatkan kemampuan analisis data2. Memperkuat kolaborasi dengan lembaga penegak hukum3. Mengimplementasikan proses verifikasi yang lebih ketat4. Mempertimbangkan sanksi individu terhadap praktisi yang melakukan penipuan

Lembaga ini juga berupaya menyeimbangkan pencegahan penipuan dengan kebutuhan untuk menjaga akses ke layanan kesehatan bagi peserta, terutama di wilayah dengan fasilitas kesehatan terbatas.

Komitmen Pemerintah terhadap Upaya Anti-Penipuan

Pemerintah Indonesia menekankan komitmennya untuk memberantas penipuan dalam program JKN. Menteri Abdul Muhaimin Iskandar menekankan bahwa penipuan di layanan kesehatan bukan hanya masalah finansial, tapi juga pelanggaran moral dan konstitusional. Pemerintah berencana untuk:1. Membentuk forum anti-penipuan regional2. Memperkuat etika profesi di layanan kesehatan3. Mengimplementasikan tindakan hukum tegas terhadap pelaku penipuan

Langkah-langkah ini bertujuan melindungi integritas program JKN dan memastikan sumber daya digunakan efektif untuk menyediakan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat.