Indonesia Berikan Relaksasi Pajak untuk Wilayah Terdampak Bencana

Pembebasan Denda Pajak bagi Wajib Pajak Terdampak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan telah menerbitkan kebijakan relaksasi pajak yang signifikan bagi wajib pajak yang terdampak berbagai bencana alam di tiga provinsi besar: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui Surat Keputusan Nomor KEP-251/PJ/2025 tertanggal 15 Desember 2025, DJP memutuskan untuk menghapuskan sanksi administratif atas keterlambatan kewajiban perpajakan.

Bencana Alam Dinyatakan sebagai Keadaan Kahar

Keputusan tersebut secara spesifik mengidentifikasi banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan gempa bumi yang terjadi di wilayah tersebut sebagai kejadian force majeure. Klasifikasi ini memberikan dasar hukum untuk pemberian relaksasi pajak kepada wajib pajak yang terdampak. Langkah DJP ini dirancang untuk meringankan beban keuangan pada individu dan bisnis yang terkena dampak bencana, memungkinkan mereka fokus pada upaya pemulihan daripada menghadapi penalti tambahan atas keterlambatan pembayaran pajak.

Lingkup dan Implementasi Relaksasi Pajak

Relaksasi pajak ini berlaku bagi semua wajib pajak yang berdomisili atau beralamat di wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan menghapuskan sanksi administratif, DJP bertujuan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan bagi wilayah-wilayah tersebut dalam memulihkan diri dari dampak buruk bencana alam. Keputusan ini menunjukkan pendekatan proaktif pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi melalui langkah-langkah kebijakan fiskal.