Executive Summary

Key insights and market outlook

Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk melindungi pasar domestiknya dari impor ilegal, dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji untuk menjaga industri lokal. Pemerintah telah menolak legalisasi impor pakaian bekas, dengan mengacu pada undang-undang perdagangan yang ada. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik dan mendukung bisnis lokal.

Full Analysis

02

Deep Dive Analysis

Indonesia Perkuat Perlindungan Pasar Domestik terhadap Impor Ilegal

Komitmen Pemerintah terhadap Industri Lokal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk melindungi pasar domestik Indonesia dari lonjakan impor ilegal. Dalam acara Ecoverse 2025 di Jakarta, Purbaya menekankan bahwa ekonomi Indonesia terutama didorong oleh permintaan domestik, yang mencakup sekitar 90% aktivitas ekonomi ¹

. Ia menekankan bahwa membiarkan barang-barang asing mendominasi pasar lokal akan mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.

Penolakan Legalisasi Impor Pakaian Bekas

Dalam perkembangan terkait, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan melegalkan impor pakaian bekas, meskipun ada permintaan dari pedagang thrift shop lokal yang menawarkan untuk membayar pajak atas impor tersebut. Budi menjelaskan bahwa larangan impor pakaian bekas didasarkan pada Undang-Undang Perdagangan No. 7/2014, yang secara eksplisit melarang impor tersebut terlepas dari pembayaran pajak ²

.

Rasional Ekonomi dan Dampak

Posisi pemerintah ini didorong oleh kebutuhan untuk melindungi industri domestik dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan memprioritaskan produsen lokal, pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi tetap berada di dalam negeri. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung bisnis lokal dan pekerja, berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi nasional secara keseluruhan.