Indonesia Tetap Impor Solar Berkualitas Tinggi untuk Industri

Pemerintah Berencana Menghentikan Impor Solar Biasa pada 2026

Pemerintah Indonesia berencana menghentikan impor solar setelah program biodiesel B50 dan Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kalimantan Timur beroperasi penuh. Menteri Bahlil menjelaskan bahwa ada dua jenis solar dengan spesifikasi berbeda: CN48 untuk kendaraan dan fasilitas publik, dan CN51 untuk mesin berat di industri. Sementara produksi solar CN48 dalam negeri diharapkan mencukupi, Indonesia tetap akan mengimpor solar CN51 karena produksi dalam negeri belum mencukupi.

Spesifikasi Berbeda Menentukan Keputusan Impor

Bahlil menjelaskan bahwa keputusan untuk terus mengimpor jenis solar tertentu didasarkan pada spesifikasi berbeda yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan. "Kita masih memiliki opsi untuk mengimpor solar CN51 dari luar karena produksi dalam negeri kita belum cukup untuk memenuhi kebutuhan industri," katanya. Pemerintah bertujuan mencapai kemandirian energi sambil mendukung operasional industri yang membutuhkan solar berkualitas tinggi.

Proyek RDMP untuk Meningkatkan Produksi Dalam Negeri

Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan senilai US$7,4 miliar (sekitar Rp120 triliun) merupakan Proyek Strategis Nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi solar Indonesia secara signifikan. Setelah beroperasi penuh, proyek ini diproyeksikan akan menciptakan surplus 3 sampai 4 juta kiloliter solar. Bahlil menekankan bahwa waktu penghentian impor solar tergantung pada kesiapan operasional kilang yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero).

Kemungkinan Impor Jangka Pendek

Meski pemerintah menargetkan nol impor solar pada 2026, Bahlil mencatat bahwa mungkin masih ada kebutuhan impor terbatas awal 2026 jika operasional penuh kilang baru tertunda hingga Maret 2026. "Jika kilang mulai beroperasi penuh pada Maret, kita mungkin masih perlu melakukan impor di Januari dan Februari untuk menjaga ketahanan stok nasional," jelasnya. Keputusan akhir akan tergantung pada kesiapan operasional Pertamina dan penilaian pemerintah terhadap kebutuhan keamanan energi.