Indonesia Akan Evaluasi Skema Restitusi Pajak di Tengah Tekanan Penerimaan

Kementerian Keuangan Akan Menilai Dampak Fiskal

Kementerian Keuangan Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengevaluasi skema restitusi pajak yang berlaku saat ini karena dampaknya yang besar terhadap penerimaan negara. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu, menekankan bahwa meskipun restitusi pajak adalah hak yang dijamin oleh undang-undang bagi wajib pajak, pemerintah akan melakukan penilaian berkala terhadap implikasi fiskalnya.

Kekhawatiran Fiskal Mendorong Evaluasi

Keputusan untuk mengevaluasi skema restitusi pajak muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang dampaknya terhadap penerimaan negara. Kacaribu mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengamati konsekuensi fiskal yang signifikan yang timbul dari berbagai kebijakan. Salah satu contoh yang menonjol adalah dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap sektor batubara, yang telah mengakibatkan implikasi pendapatan yang besar.

Penilaian Berkala dan Penyesuaian Potensial

Kacaribu meyakinkan bahwa evaluasi kebijakan restitusi pajak adalah bagian dari proses peninjauan rutin pemerintah. "Kami pasti akan meninjau dan mengevaluasinya setiap tahun," katanya saat berinteraksi dengan media di Jakarta. Penilaian berkelanjutan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap efektif dan tidak berdampak buruk pada penerimaan negara. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menyeimbangkan hak wajib pajak dengan tanggung jawab fiskal.