Indonesia Terapkan Pembebasan PPN untuk Bantuan Bencana di Sumatera

Kebijakan untuk Mendukung Upaya Pemulihan Bencana

Pemerintah Indonesia berencana untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sumbangan untuk upaya bantuan bencana di wilayah Sumatera pada tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah akan menanggung PPN atas sumbangan tersebut melalui kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP). Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak kontribusi untuk mendukung upaya pemulihan di wilayah yang terkena dampak bencana alam.

Kerangka Regulasi Sedang Dikembangkan

Pembebasan PPN ini saat ini sedang diformalkan melalui rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sedang dibahas. Setelah diterapkan, kebijakan ini akan memberikan dukungan signifikan pada upaya bantuan bencana dengan mengurangi beban keuangan bagi penyumbang. Keputusan pemerintah ini mencerminkan komitmennya untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan di saat krisis.

Dampak yang Diharapkan pada Bantuan Bencana

Dengan membebaskan PPN atas sumbangan, pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah total bantuan yang diterima oleh daerah yang terkena bencana. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah proaktif untuk mendorong donasi dari individu maupun korporasi, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi mereka yang terkena dampak bencana alam di Sumatera.