Indonesia Perluas Pelaporan Pajak: Apa Artinya bagi Pengguna e-Wallet

Peraturan Pajak Baru 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia akan memberlakukan peraturan pelaporan pajak baru mulai 2026, memperluas akses mereka ke informasi keuangan termasuk transaksi e-wallet. Aturan baru ini, berdasarkan standar internasional seperti Common Reporting Standard (CRS) dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), mewajibkan lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto untuk melaporkan informasi keuangan secara otomatis ke otoritas pajak.

Fitur Utama Peraturan Baru

1. Akses Informasi yang Diperluas: DJP akan menerima pelaporan informasi keuangan otomatis
2. Penyesuaian Internasional: Regulasi mengikuti pedoman OECD untuk pelaporan pajak global
3. Pertukaran Informasi Otomatis: Indonesia akan bertukar informasi keuangan dengan yurisdiksi lain setiap tahun mulai 2027 untuk data 2026
4. Ambang Batas Pelaporan: Ambang batas pelaporan domestik ditetapkan pada Rp 1 miliar, dengan ambang batas pertukaran global sekitar Rp 167 juta (USD 10.000 pada kurs Rp 16.700)

Dampak bagi Pengguna e-Wallet

Meskipun peraturan baru menciptakan kerangka pelaporan pajak yang lebih luas, sebagian besar pengguna e-wallet tidak terpengaruh karena batas yang ada. Regulasi Bank Indonesia saat ini membatasi saldo e-wallet maksimum Rp 20 juta, jauh di bawah ambang batas pelaporan domestik Rp 1 miliar. Menurut DJP, e-wallet dalam batas ini dikecualikan dari pelaporan rutin.

Timeline Implementasi

• 2026: Peraturan baru mulai berlaku
• 2027: Pertukaran informasi otomatis pertama untuk data 2026
• Berkelanjutan: Pelaporan dan pertukaran informasi tahunan

Implikasi bagi Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan, termasuk penyedia e-wallet dan jasa aset kripto, harus mematuhi persyaratan pelaporan baru. Mereka diwajibkan untuk:

1. Menyediakan pelaporan informasi keuangan otomatis
2. Membagikan informasi atas permintaan otoritas pajak
3. Mematuhi baik ambang batas pelaporan domestik maupun persyaratan pertukaran internasional

Peraturan baru ini mewakili komitmen Indonesia terhadap standar pelaporan pajak internasional sambil mempertimbangkan praktik keuangan lokal.